JUDI DAN SIKAP KAPOLRES

Anggota DPRD bermain judi di Kantor DPRD. Itu terjadi di Kabupaten Samosir. Saya ulangi, 4 Anggota DPRD, tertangkap sedang bermain judi di Kantor DPRD, tapi hingga kini belum ditahan, ntah karena apa. Apakah karena mereka anggota Dewan?

Sebagai orang awam, yang tidak tahu persis prosedur penahanan, maksud saya, apakah mereka yang tertangkap oleh Polisi karena main judi bisa berkeliaran di luar? Karena faktanya, beberapa kali saya saksikan di Jakarta, mereka yang tertangkap main judi pasti langsung digiring ke kantor Polisi dan tidak dilepaskan sampai Hakim memutuskan hukuman, dan baru setelah selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakan bisa “berkeliaran” di tempat umum. Tidak tahu kalau KAPOLRES Samosir, memberi Priveledge kepada ke 4 Anggota Dewan ini, karena salah seorang diantaranya adalah adik Kandung orang No.1 di Kabupaten Samosir.

Dalam hal ini, tentu akan ada yang membela, dengan mengatakan, bahwa Anggota DPRD juga manusia, yang bisa berbuat khilaf. Bisa juga ke-4 orang ini mengatakan, bahwa mereka sedang stress, sehingga perlu hiburan dengan cara bermain kartu—mereka akan berdalih BUKAN SEDANG BERJUDI seperti yang tertera dalam pasal 303 KUHP tapi lagi atau hanya sekedar killing time.

Apapun pendapat yang membela, adalah sah. Okelah, bahwa ke 4-nya adalah manusia—bukan hewan—dan yang bisa saja berbuat khilaf, karena SETIAP MANUSIA bisa khilaf siapa pun dia.  Itulah soalnya, khilafnya ini keterlaluan. Kok bisa berjam-jam main kartu dengan  menggunakan gedung DPRD, mejanya, kursinya dan listriknya—serta, ini berarti,  mereka tidak mengerjakan tugasnya sebagai Anggota Dewan, tetapi harus digaji pulak. Hebat, berjudi digaji Pemerintah. Wakakak. Bisa diusulkan masuk MURI, nih!

DPRD adalah akronim dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, artinya mereka ini dipilih untuk mewakili rakyat—Rakyat Samosir, tetapi bukan untuk mewakili main judi tentunya. Sejak dulu,  judi sudah diharamkan oleh Pemerintah, bahkan di jaman Soetanto menjadi Kapolri, harus dibumihanguskan dari bumi Indonesia, dengan berbagai alasan, termasuk di Samosir misalnya,  banyak orangtua yang  menghabiskan waktunya di meja judi, sementara isteri dan anaknya harus menahan lapar karena “dang adong hepeng—tidak ada uang untuk membeli beras. Bahkan yang paling menyakitkan, banyak orang tua di Samosir lebih mengutamakan modal judi daripada membayar uang sekolah anak.

Mereka yang tertangkap ini, sebutlah karena  lagi sial, karena kebetulan ada yang “berbaik hati” kepada Polisi untuk melaporkannya. Tapi kejadian ini, membuat kita berpikir ke belakang—walaupun tidak lagi berguna, jangan-jangan, selama ini, sebutlah 10 tahun setelah KABUPATEN SAMOSIR berdiri, kemajuan Samosir tidak terlihat sama sekali, karena memang Lembaga yang seharusnya menjadi pengontrol kinerja Eksekutip lebih sibuk main judi daripada memikirkan rakyat yang diwakilinya. Bah, apalagi yang tertangkap ini, salah seorang dari adik Bupati, yang jelas-jelaslah, SANGAT TIDAK MUNGKIN mengoreksi abangnya. Inilah sulitnya kalau sebuah Pemerintahan sudah dibalut dengan NEPOTISME. Eh tahe, mate mau Jamordong!

*** 

Catatan
Equality before the law. 

Jangan gunakan standar ganda pak Polisi.